PEKANBARU - Hingga triwulan ketiga, September 2023, realisasi penyaluran dana transfer pemerintah ke daerah atau TKD di Provinsi Riau mencapai 70,05 persen atau sebesar Rp15,82 triliun dari total pagu.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau, Burhani AS, Rabu (01/11/2023) mengatakan, untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sudah tersalurkan sebanyak Rp 5,14 triliun atau 67,17 persen dari pagu, tumbuh.Kemudian untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sudah tersalurkan Rp 6,4 triliun atau 72,14 persen dari pagu.

"Sedangkan untuk DAK Fisik tersalurkan Rp423,79 miliar atau 43,624 dari pagu," kata Burhani saat press conference di Kantor DJPb Riau Jalan Sudirman Pekanbaru.

Pihaknya mengakui penyaluran DAK fisik di Riau belum maksimal karena masih terdapat bidang yang gagal lelang, batal kontrak, dan belum salur karena rekomendasi sekaligus yang batasnya bulan Desember. 

"Kemudian untuk DAK Nonfisik tersalurkan Rp2,66 triliun atau 76,03 persen dari pagu. Tumbuh 26,86 perse jika dibandingkan tahun sebelumnya," ujarnya.

Burhani mengungkapkan, pertumbuhan DAK non fisik disebabkan karena ada penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah. 

Kemudian untuk Insentif Fiskal tersalurkan Rp76,51 miliar atau 58,69 persen dari pagu, tumbuh 12,37 persen yoy karena terdapat dua pemda yaitu Pemkab Indragiri Hilir dan Pemko Dumai yang memperoleh Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi. 

"Sedangkan untuk Dana Desa tersalurkan Rp1,12 triliun atau 76,96 persen dari pagu, tumbuh 3,33 persen yoy dengan jumlah desa salur tahap III mencapai 338 desa," katanya.

Selain dari Kanwil DJPb, press conference tersebut juga dihadiri langsung oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Tri Budhianto. Kemudian Kepala Kantor Wilayah DJP Riau, Ahmad Djamhari.

Kemudian Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau Agus Yulianto dan Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri (Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Riau)  Wahyu Prihantoro serta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pekanbaru, Abdul Wahid Fajar Amin.